ABSTRAK
Birokarsi dan politik bagaikan dua pendulum yang saling memengaruhi, akan tetapi dalam
Negara-negara berkembang seperti Indonesia misalkan intervensi politik dalam ranah
birokrasi publik begitu terasa. Dalam konteks Pemerintah Kota Bandar Lampung, misalkan,
bagaimana Implementasi PP NO.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada
sisi tertentu, ranah birokrasi publiK dipengaruhi oleh politik. Pada sisi tertentu maka
sebutan orang walikota atau orang wakil wlikota dan setrusnya akan terus bergema dalam
ranah promosi dalam tubuh birokrasi. Penelitian ini bertujuan mengaji apakah proses
penempatan pejabat publik yang dilakukan oleh pimpinan daerah dalam konteks
Implementasi PP NO.41 Tahun 2007 tersebut dipengaruhi oleh intervensi kehendak
kekuasaan politik. Penelitian ini adalah penelitian deksriptif dengan menggunakan metode
kualitatif, data diambil berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber
disamping data pendukung lainnya, seperti kajian ilmiah, buku, jurnal dan surat kabar.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PP NO.41 Tahun 2007 di
Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal proses penempatan pejabat publik masih
melibatkan Baperjakat dan pelaksanaan dari proses tersebut, dan juga masih
mempertimbangkan faktor-faktor yang sifatnya objektif, seperti prosedur penempatan
pejabat masih memperhatikan kompetensi dan keahlian walaupun masih ditemui faktor
patron dan in group politics dalam proses tersebut.
detail : http://digilib.unila.ac.id/go.php?id=laptunilapp-gdl-res-2009-drsamantot-1553
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
